Pilkada Serentak 2024 membawa perubahan besar dalam wajah pemerintahan daerah di Indonesia. Pergantian kepemimpinan melahirkan optimisme baru tentang pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata. Namun, harapan itu sesungguhnya bergerak bersama berbagai dinamika yang muncul setelah kepala daerah mulai menjalankan arah kebijakannya masing-masing.

Penataan birokrasi dan pergantian pejabat daerah, misalnya, memunculkan perdebatan tentang profesionalisme aparatur dan pengaruh kepentingan politik dalam birokrasi. Pada saat yang sama, penyelesaian PPPK menghadirkan tantangan baru bagi daerah, terutama berkaitan dengan kemampuan fiskal dan pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan. 

Perkembangan teknologi informasi ikut mengubah pola hubungan antara pemerintah daerah dan publik, terutama sejak media sosial menjadi ruang terbuka tempat masyarakat menyampaikan kritik, dukungan, bahkan kemarahan terhadap kebijakan pemerintah. Situasi ini menuntut pemerintah daerah bergerak lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih peka membaca aspirasi masyarakat agar kebijakan yang dijalankan tidak kehilangan legitimasi.

Putih Hitam: Dinamika Daerah Pasca-Pilkada Serentak secara komprehensif mengulas berbagai persoalan pemerintahan daerah pasca-Pilkada tersebut. Buku ini memperlihatkan bagaimana harapan, kepentingan politik, tata kelola birokrasi, dan suara masyarakat saling bertemu dalam praktik pemerintahan daerah sehari-hari.