Sejak lama, gagasan tentang demokrasi dan autokrasi diartikulasikan lusinan pemikir di sepanjang daratan Eropa, Arab, hingga Asia pada banyak konstitusi negara. Sebagai rujukan paling berpengaruh saat ini, demokrasi seperti tidak terbantahkan. Sementara autokrasi dianggap tidak tepat karena terbukti menelan banyak korban dan mencederai kemanusiaan.

Upaya tafsir demokrasi dan autokrasi pernah termanifestasi dalam rekonstruksi bermacam founding fathers negara-bangsa. Dengan beberapa penyesuaian dan kontekstualisasi, formula kedua model pemerintahan ini menemukan momentumnya sendiri-sendiri. Sebagian dianggap berpengaruh besar pada peradaban. Sebagian yang lain menganggap tak lebih dari model yang terus menjadi (becoming).

Indonesia, sebagai penganut negara-bangsa, tak jauh berbeda. Pada awal republik dibentuk, khazanah demokrasi dan autokrasi diperdebatkan dalam forum BPUPKI/PPKI hingga menghasilkan konstitusi negara. Perdebatan seputar pengakuan hak individu dan pentingnya hidup bersama sebagai bangsa memberi konsekuensi penting tentang konstitusi republik yang utuh.

Demokrasi telah dipilih sebagai model pemerintahan yang ideal oleh banyak negara-bangsa, melihat autokrasi cenderung kaku. Pembahasan tentang kedua model pemerintahan tersebut, lebih spesifik pada gagasan, model, dan rekonstruksinya, penting untuk diketengahkan kembali saat ini, mengingat semangat patuh pada konstitusi negara mulai mengkhawatirkan. Pada praktiknya, konstitusi lebih tampak sebagai pelengkap, tanpa terasa ruhnya.